PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

2016-12-07

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output).
Pasal 2
( 1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 201 7 meliputi:
a. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga.
b. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu.
(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Sub Keluaran (Sub Output) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
b. Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.
Pasal 3
Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 201 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;
b. referensi penyusunan prakiraan maju;
c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2018; dan/atau
d. referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk keluaran (output)/sub keluaran (sub output) sejenis pada kementerian negara/lembaga yang berbeda.
Pasal 4
(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi.
(2) Fungsi. estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan / a tau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.
(3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran (Sub Output)
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b. (4) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
(5) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi ยท anggaran,
pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.
Pasal 5
(1) Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian an / a tau reviewer,
(2) Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.
Pasal 6
( 1) Standar Biaya Keluaran yang beberapa/ seluruh kementerian berlaku untuk negara/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas enggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 201 7 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
(2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 201 7 dilakukan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 8
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.