PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR BIAYA KELUARAN

2016-12-07

Berkaitan dengan perbaikan manajemen anggaran penelitian salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para peneliti Indonesia adalah mekanisme pertangung jawaban yang masih kental dengan administrasi laporan keuangan dibandingkan dengan substansi penelitian. Tata cara penyusunan pertanggungjawaban keuangan secara umum masih mengikuti mekanisme pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa.

Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada aktivitas dalam melakukan penelitian yang akan terganggu dengan kegiatan administrasi dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi yang lain, penelitian merupakan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberhasilan dan waktu penyelesainnya tidak dapat dipastikan. Penelitian merupakan proses pencurahan aktivitas dan pemikiran untuk menjawab suatu hal yang belum diketahui, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan akan sesuai dengan hipotesa yang telah ditetapkan. Resiko tersebut dapat diminimalisasi dengan pendekatan ilmiah namun kepastian dalam penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipastikan. Sebagai konsekuensi logis maka luaran penelitian juga tidak dapat dipastikan akan tercapai dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan. Selain itu, karakteristik penelitian antara satu bidang dengan bidang yang lain atau bahkan dalam satu bidang sekali pun sangat bervariasi. Penelitian dengan luaran yang sama belum tentu membutuhkan sumber daya dan waktu yang sama.

Sejumlah permasalahan tersebut kemudian berhasil dijawab dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur mengenai penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub keluaran yang dihasilkan. Dalam hal pelaksanaan peraturan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mekanismenya diatur melalui Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian.

(Untuk mendapatkan lampiran terkait dengan peraturan ini dapat diunduh pada link berikut: http://risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/LAMPIRAN%20PERMENRISTEKDIKTI%20NOMOR%2069%20TAHUN%202016%20TENTANG%20KOMITE%20PENILAIAN%20DANATAU%20REVIEWER%20DAN%20TATA%20CARA%20PENILAIAN%20PELAKSANAAN%20PENELITIAN.pdf)